Infobalanipa.com, Majene – Dosen FISIP Hukum Unsulbar, Farhanuddin menilai rencana pemangkasan jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sulbar dapat menjadi langkah positif dalam rangka memacu kinerja pemerintahan.
Pemprov diingatkan dalam pengisian jabatan mengacu pada system merit.
” Yang perlu terus didorong adalah penerapan birokrasi dengan pola miskin struktur kaya fungsi, struktur organisasi kecil, namun dapat menangangani tugas dan tanggung jawab yang besar,” kata Farhan, sapaan akrabanya saat dikonfirmasi media.
Ia mengatakan, pola miskin struktur kaya fungsi akan memperhatikan analisis jabatan dan analisis beban kerja agar dalam menetapkan nomenklatur kelembagaan selalu mempertimbangkan tugas – tugas dan permasalahan yang menjadi prioritas untuk ditangani oleh OPD yang bersangkutan
Pemangkasan OPD dapat dilakukan dengan penggabungan dinas yang memiliki fungsi serupa dan atau penghapusan jabatan yang dianggap tidak esensial untuk kondisi saat ini.
” Dalam pengisian jabatan nantinya, benar – benar dilakukan dengan menerapkan Sistem Merit, merujuk pada PerMenPAN RB 40/2018, bahwa sistem manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Sistem ini memastikan bahwa promosi dan penempatan ASN dilakukan berdasarkan kemampuan dan hasil kerja,” kata Farhan.
Komentar