Infobalanipa.com, Mamuju – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Syamsul Samad, menerima aksi demonstrasi yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi (Badko) Sulawesi Barat di kantor DPRD Sulbar.
Dalam aksi tersebut, HMI Sulbar menyampaikan sejumlah tuntutan strategis terkait berbagai persoalan daerah. Sedikitnya ada tujuh poin penting yang disuarakan, yakni konflik agraria dan sindikat mafia tanah, persoalan mafia BBM, masalah tambang dan residu pembangunan, lemahnya keberpihakan terhadap pekerja, rendahnya ketahanan ekonomi daerah, tata kelola pemerintahan, regulasi serta produk hukum, hingga penguatan peran civil society dan Badko HMI dalam pembangunan daerah.
Menanggapi aspirasi tersebut, Syamsul Samad menyampaikan apresiasi sekaligus permohonan maaf karena aksi hanya dapat diterima olehnya. Hal ini disebabkan sebagian besar anggota dewan tengah melakukan kunjungan kerja ke luar daerah untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penyertaan modal ke Bank Sulselbar.
“Saya apresiasi terhadap aspirasi yang disampaikan kawan HMI. Mohon maaf karena hanya saya yang menerima, sebab padatnya jadwal kedewanan. Namun seluruh tuntutan ini tetap akan saya teruskan kepada pimpinan DPRD untuk dijadwalkan dalam rapat kerja khusus dengan melibatkan komisi terkait serta ahli hukum,” jelas Syamsul Samad.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa agenda dewan saat ini cukup padat hingga 3 Oktober 2025, ditambah masa reses pada 4–8 Oktober. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar rapat tindak lanjut dijadwalkan setelah masa reses, tepatnya pada 14 atau 15 Oktober 2025. Syamsul juga menekankan bahwa rapat tersebut nantinya harus dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD agar menghasilkan keputusan yang lebih representatif dan berkualitas.
Aspirasi yang disampaikan mahasiswa ini, kata Syamsul, sejalan dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga, terutama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta menghadirkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat.
Komentar